PANGKALPINANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Tengah melakukan audiensi dengan PT Timah Tbk, Senin (24/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas persoalan lahan pertanian masyarakat yang berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
Audiensi ini sekaligus menjadi upaya APDESI menjaga kondusivitas dan mencegah potensi konflik agraria antara masyarakat, khususnya petani, dengan perusahaan.
Dalam audiensi tersebut, APDESI diterima Staff Government Relation PT Timah Ode A.D., Wasprop wilayah Bangka Tengah Rubianto, Divisi CSR Heru S., Wastam Darat Andika Saputra, serta Staff CSR Fandi Yusmana.
Ketua DPC APDESI Kabupaten Bangka Tengah yang juga Kepala Desa Perlang, Yani Basaroni, mengatakan pihaknya menampung aspirasi para petani yang mengelola lahan di dalam kawasan IUP PT Timah.
“Jadi kegiatan kita hari ini, kami dari APDESI Kabupaten Bangka Tengah menampung aspirasi dari masyarakat, khususnya para petani yang lahannya berada di dalam kawasan IUP Timah,” ujarnya.
Menurut Yani, sejumlah masyarakat juga ingin mengurus dokumen terkait tanah yang mereka kelola, baik berupa surat tanah maupun sertifikat.
Karena itu, APDESI berkonsultasi langsung dengan PT Timah untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Selain persoalan administrasi lahan, APDESI juga mendorong PT Timah melakukan inventarisasi terhadap lahan pertanian yang berada dalam wilayah IUP namun tidak produktif.
“Kami juga meminta kepada PT Timah agar tanah-tanah atau IUP yang tidak produktif itu segera dicairkan,” katanya.
Yani menyebut PT Timah menyambut baik audiensi yang dilakukan APDESI Bangka Tengah bersama Sekjen DPD APDESI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ia mengatakan, aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui proses inventarisasi oleh pihak PT Timah.
“Alhamdulillah PT Timah tadi sudah menyambut dengan baik APDESI Kabupaten Bangka Tengah. Semuanya akan ditindaklanjuti dan diinventarisasi oleh PT Timah,” ujarnya.
APDESI berharap proses inventarisasi dapat segera dilakukan sehingga lahan-lahan pertanian yang tidak produktif dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya kepastian terhadap status lahan, masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas pertanian dengan lebih tenang sekaligus mengurangi potensi konflik agraria.
“Harapan kita dalam waktu dekat segera diinventarisasi dan segera dikeluarkan kawasan IUP yang nonproduktif, sehingga masyarakat kita bertani lebih tenang,” katanya.
Untuk langkah selanjutnya, APDESI masih menunggu hasil inventarisasi dari PT Timah. Nantinya, pihak perusahaan juga akan berkomunikasi dengan kepala desa yang wilayahnya terdapat IUP PT Timah.
Sementara itu, Staff Government Relation PT Timah Tbk, Ode A.D., mengatakan pihaknya akan menampung dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan.
“Terima kasih sudah datang ke PT Timah. Tentunya aspirasi ini kita tampung dan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk langkah selanjutnya,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Wasprop PT Timah wilayah Bangka Tengah, Rubianto. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan inventarisasi terhadap lahan nonproduktif yang berada di dalam IUP PT Timah.
“Akan kita tindaklanjuti aspirasi ini, lahan-lahan tersebut akan diinventarisasi. Setelah itu kita tahu langkah selanjutnya apa, sehingga kami tidak salah langkah dan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya. (NP)
