BANGKA TENGAH – Dewan Pimpinan Cabang APDESI Bangka Tengah menyoroti ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai berdampak pada janda dan lanjut usia (lansia).
Ketua DPC APDESI Bangka Tengah, Yani Basaroni, mengatakan sejumlah warga mengalami kenaikan desil secara drastis. Warga yang sebelumnya berada di desil 2 disebut berubah menjadi desil 6, bahkan ada yang masuk desil 9 hingga 10, sehingga kehilangan bantuan.
“Desil 2 menjadi 6, ada yang 9, ada yang 10. Akibatnya janda dan lansia yang awalnya mendapat bantuan akhirnya tidak dapat,” ujar Yani, Kamis (3/9/26).
Ia mengaku menemukan sejumlah data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Di antaranya, warga yang tinggal di rumah dengan status menumpang tetapi tercatat sebagai pemilik rumah, kondisi atap rumah yang tidak sesuai, hingga warga yang tercatat memiliki mobil padahal kendaraan tersebut disebut bukan miliknya.
“Seharusnya diverifikasi dulu, mobil itu milik siapa, tanah milik siapa, rumah dibangun siapa. Jangan sampai data yang salah merugikan masyarakat,” tegasnya.
Yani juga meminta BPS dan BKKBN melakukan verifikasi ulang secara faktual, terutama terhadap data janda dan lansia.
Menurutnya, kesalahan data justru membuat pemerintah desa yang menerima dampak karena harus menghadapi protes masyarakat yang kehilangan bantuan.
“Jangan menyuruh kami di desa. Kami yang dimarahi warga karena data yang tidak sesuai,” katanya.
APDESI berharap pemerintah melibatkan desa dalam penentuan penerima bansos karena pemerintah desa dinilai lebih mengetahui kondisi ekonomi warganya.
Yani juga mengimbau kepala desa tidak menandatangani hasil verifikasi apabila data yang disodorkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kalau datanya tidak real, jangan tanda tangan,” pungkasnya. (NP)
