BANGKA TENGAH – Kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyerahkan 74 sertifikat tanah kepada masyarakat Kelurahan Arung Dalam melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan secara simbolis berlangsung di Kantor Kelurahan Arung Dalam. Algafry menegaskan, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi menjadi bukti legalitas sekaligus perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan masyarakat.
Dalam sambutannya, Algafry menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, atas komitmen dan kerja keras dalam menyukseskan program PTSL.
Menurutnya, tanah memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, baik sebagai tempat tinggal, sumber aktivitas ekonomi maupun aset keluarga yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat tinggal dan menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai aset keluarga yang memiliki nilai sosial dan ekonomi serta dapat diwariskan kepada generasi berikutnya,” jelas Algafry.
Ia berharap, melalui program PTSL, masyarakat memiliki kepastian hukum dan rasa aman atas tanah yang dimiliki sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa pertanahan di kemudian hari.
Algafry juga mengingatkan masyarakat agar menjaga sertifikat tanah dengan baik serta memanfaatkannya secara bijaksana dan produktif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga maupun pengembangan usaha.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, Rinaldi Djoko Dwi Utomo, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti program PTSL masih cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permohonan penerbitan sertifikat tanah di sejumlah desa.
Namun, keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program tahun ini.
“Antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan tanah melalui program ini sangat tinggi. Di beberapa desa, permintaan sertifikat cukup banyak. Namun, karena keterbatasan anggaran dari pusat akibat efisiensi tahun ini, kami berharap pada tahun berikutnya program ini tetap tersedia sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Rinaldi.
Ia menjelaskan, Kabupaten Bangka Tengah pada 2026 mendapatkan target sebanyak 1.540 sertifikat tanah. Hingga saat ini, realisasi penerbitannya telah mencapai sekitar 78 persen, dengan 341 bidang tanah masih harus diselesaikan.
Kantor Pertanahan Bangka Tengah menargetkan seluruh sisa penerbitan sertifikat tersebut dapat rampung paling lambat 30 November 2026.
Melalui program PTSL, pemerintah berharap semakin banyak bidang tanah masyarakat yang terdaftar secara resmi sehingga tercipta tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Bangka Tengah, Camat Koba, Lurah Arung Dalam, serta masyarakat penerima sertifikat. (NP)





