BANGKA TENGAH – Aliansi Masyarakat Tambang Bangka Tengah menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menata sektor pertambangan rakyat melalui penerbitan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sekretaris Aliansi Tambang Rakyat Bangka Tengah, Irwan, mengatakan pihaknya mendukung penuh program unggulan Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut Irwan, berbagai program pemerintah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Begitu pula dengan kebijakan di sektor pertambangan yang diharapkan mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas pertambangan secara legal.
Ia menilai penerbitan WPR dan IPR menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Selain memberikan legalitas, kebijakan tersebut juga diharapkan menghadirkan kepastian wilayah dan koordinat bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.
“Penambang rakyat sangat membutuhkan kepastian hukum. Kami berharap melalui penerbitan WPR dan IPR, masyarakat bisa bekerja dengan aman dan tenang tanpa dihantui ketidakpastian hukum maupun kekhawatiran terhadap penertiban, selama aktivitasnya dijalankan sesuai ketentuan,” ujar Irwan, Sabtu (21/11/26).
Ia menegaskan, keberadaan WPR dan IPR harus benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya penambang rakyat yang menjadikan sektor pertambangan sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Menurutnya, jangan sampai kebijakan tersebut justru dimanfaatkan oleh pemodal besar atau pihak tertentu untuk menguasai wilayah pertambangan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton. Kami berharap WPR dan IPR benar-benar dimanfaatkan oleh penambang rakyat untuk mencari nafkah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan justru dikuasai oleh pemodal besar,” tegasnya.
Selain kepastian hukum dan akses terhadap wilayah pertambangan, Aliansi juga berharap pemerintah memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada para penambang rakyat.
Pembinaan tersebut meliputi aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penerapan teknik penambangan yang baik, pengelolaan lingkungan, hingga kewajiban reklamasi pascatambang.
Irwan menilai pendampingan pemerintah sangat diperlukan agar penambang rakyat tidak hanya memperoleh legalitas, tetapi juga memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan kegiatan pertambangan secara bertanggung jawab.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya menerbitkan izin, tetapi juga memberikan pembinaan dan pendampingan. Penambang rakyat perlu mendapatkan pemahaman tentang keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik, serta bagaimana menjaga lingkungan dan melaksanakan reklamasi sesuai kemampuan mereka,” ungkapnya.
Ia berharap penerbitan WPR dan IPR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi solusi dalam menata aktivitas pertambangan rakyat, memberikan perlindungan hukum, serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan. (NP)





